Mpd.umsida.ac.id – Dosen Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Ida Rindaningsih MPd, menyoroti rencana penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027/2028.
Baca Juga: Tak Kenal Batas Usia, Lulusan MPI Umsida Raih IPK 3,84 dan Wisudawan Terbaik
Kebijakan yang tengah disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut dinilai perlu mendapat kajian mendalam.
Menurut Dr Ida, kebijakan ini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah apabila tidak disertai pendampingan belajar yang memadai.
Sebagai akademisi sekaligus Wakil Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan (FPSI) Umsida, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembelajaran.
“Yang perlu kita evaluasi justru bagaimana pelaksanaannya di sekolah,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa tanggung jawab keberhasilan pendidikan tidak hanya berada pada murid. Guru, sekolah, dan keluarga juga memiliki peran penting.
Kebijakan Tidak Naik Kelas Berisiko Menghambat Pendidikan
Dr Ida menjelaskan bahwa kebijakan tidak naik kelas memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan pendidikan anak.
Risiko tersebut semakin besar bagi murid dari keluarga rentan. Terlebih, pemerintah sedang berupaya memperluas akses pendidikan melalui program Wajib Belajar 13 Tahun.
“Jika kebijakan tidak naik kelas diterapkan tanpa pendampingan yang memadai, justru berpotensi menjadi hambatan baru bagi keberlanjutan pendidikan anak, terutama dari keluarga rentan,” jelasnya.
Selain berpotensi menyebabkan putus sekolah, kebijakan tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis murid.
Penurunan motivasi, kepercayaan diri, hingga tekanan akademik menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.
Menurutnya, keputusan kenaikan kelas harus mempertimbangkan pencapaian kompetensi dan perkembangan belajar murid.
Sekolah juga perlu mengidentifikasi kesulitan belajar sebelum menentukan keputusan akhir.
“Kita juga harus mempertimbangkan keberagaman kemampuan dan kebutuhan belajar murid,” terangnya.
Dengan demikian, evaluasi pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada hasil akhir. Proses pembelajaran dan upaya perbaikan juga harus menjadi pertimbangan.
Dosen MPI Umsida Tekankan Transformasi Kompetensi Guru
Sebagai dosen Magister Manajemen Pendidikan Islam Umsida, Dr Ida turut menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi pendidik.
Menurutnya, guru memiliki tanggung jawab menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan sesuai kebutuhan murid.
“Tidak boleh mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban atau menuntaskan materi,” tandasnya.
Guru perlu mengembangkan kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara berkelanjutan.
“Mereka harus menjadi fasilitator yang adaptif dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang cerdas, menantang, dan menyenangkan,” tambahnya.
Pandangan tersebut relevan dengan kajian manajemen pendidikan Islam. Pengelolaan pendidikan membutuhkan kepemimpinan, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, peningkatan mutu pendidikan tidak cukup melalui kebijakan administratif.
Sekolah juga harus membangun sistem pendampingan yang membantu murid mengatasi kesulitan belajar.
Dr Ida menegaskan bahwa pembelajaran mendalam harus diwujudkan melalui pengalaman nyata.
Murid perlu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan yang diperoleh selama pembelajaran.
Sinergi Sekolah dan Keluarga Menentukan Keberhasilan Pendidikan
Lebih lanjut, Dr Ida menekankan pentingnya kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan.
Sekolah bertanggung jawab memastikan kualitas tenaga pendidik, fasilitas, serta program pembelajaran.
Sementara itu, orang tua berperan membangun kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab anak.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap murid mendapatkan dukungan belajar yang optimal.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak seharusnya hanya diukur melalui kenaikan kelas.
Pendidikan juga harus mampu membentuk karakter, kemampuan, dan kesiapan menghadapi masa depan.
Karena itu, kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan setiap murid.
“Intinya, sebelum menuntut murid memenuhi standar kenaikan kelas, pastikan seluruh ekosistem pendidikan telah menjalankan tanggung jawabnya secara optimal,” tegasnya.
Pandangan Dr Ida menjadi pengingat pentingnya pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan peserta didik.
Baca Juga: Wujudkan Kampus Ramah Disabilitas, Umsida Launching PLDI
Melalui perspektif manajemen pendidikan, kebijakan yang baik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran.
Dengan demikian, upaya meningkatkan standar pendidikan tetap dapat menjaga keberlanjutan belajar setiap anak.
